Artikel



E-government untuk Peningkatkan Pelayanan


 1 Februari 2017     Syamsul Huda, S.Kom (Kepala Bagian TIK Universitas NU Sidoarjo)

Berbicara tentang E-government, pasti yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer, internet, dan jaringan lainnya. Paradigma itu tidak hanya ada di kalangan masyarakat umum saja, tetapi juga beberapa pemangku kebijakan. Oleh sebab itu, Critical success factors lain dari penerapan E-government seperti SDM dan Tata Kelola Organisasi belum menjadi perhatian secara menyeluruh.

 

Surat Edaran MenPAN-RB yang menganjurkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) secara optimal bagi aparatur negara masih belum diikuti dengan himbauan pentingnya TI yang maksimal. Sehingga kesadaran akan pentingnya Teknologi Informasi pun belum terwujud.Idealnya, untuk penerapan E-government seharusnya dilakukan setelah berhasil menciptakan birokrasi dan kultur organisasi yang siap. Artinya, gambaran ideal tentang kedua hal tersebut sudah bisa diwujudkan.

 

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik masyarakat industri sangat cocok menggunakan Teknologi Informasi. Pemenuhan itu harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, karena butuh anggaran yang besar untuk mewujudkannya.  Teknologi Informasi seharusnya menjadi pendobrak cara-cara lama dalam pelayanan publik, dan menciptakan cara kerja baru yang lebih effisien dan effektif. Namun, beberapa generasi masih belum menerapkan hal itu.

 

Pengembangan E-government di Kota Delta memerlukan dukungan dan komitmen bersama. Dukungan tersebut berupa: kebijakan, dasar hukum, pembentukan tim pengembangan IT, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi peran kelembagaan, dan penyediaan infrastruktur, serta ikon inovatif daerah untuk mengembangkan E-government. Penerapan Teknologi Informasi di pemerintahan bukan suatu hal mudah, karena menuntut keterbukaan yang bisa diakses semua orang. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat birokrasinya jika ingin menerapkan sitem tersebut.

 

Bila dihubungkan dengan usaha penggunaan E-government sebagai media untuk mengurangi potensi penyelewengan, diperlukan suatu tindakan yang luar biasa karena praktek KKN merupakan extra ordinary crime.Kontribusi dari penerapan TI tidak akan signifikan selama pola-pola lama dalam proses kerja dan pelayanan kepada publik tidak dirubah.