Artikel



Upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal


 1 Februari 2017     Zulifah Chikmawati, S.Sos., MM. (Dekan Fak.Ekonomi Universitas NU Sidoarjo)

Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan rill perkapita. Pembangunan bukanlah semata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan harus dipahami sebagai salah satu proses yang berdimensi jarak yaitu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial.

 

Tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan karena didukung sektor ekonomi unggulan di tiap-tiap kecamatan yang dapat dijadikan potensi perkembangan kabupaten. Seperti di Kecamatan Candi ada kampung bebek, di kecamatan Gedangan ada kampung topi dan masih banyak lagi kampung lain yang menghasilkan produk unggulan.

 

Terkait dengan hal tersebut, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, kepada Cabup dan Cawabup Kabupaten Sidoarjo membuat agenda konkrit ekonomi kerakyatan harus segera diangkat ke permukaan. Secara garis besar ada 4 agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus diperjuangkan: pertama alokasi anggaran untuk penjaminan, kedua Kebijakan berpajakan, yang ketiga kebijakan upah, dan yang keempat Pertanian.

 

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi akan membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk. Maka dari itu perlu pemahaman bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan.

 

Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Manajemen pembangunan daerah punya potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, kepada Cabup dan Cawabup harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang probisnis, diantaranya: menyediakan informasi kepada pengusaha; memberikan kepastian dan kejelasan; mendorong sektor jasa dan perdagangan; meningkatkan daya saing pengusaha daerah; dan membentuk ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi.